Catatan seorang ibu, isteri, dan pengemban mabda-Nya

 Buramnya potret penuntasan kasus korupsi di Tanah Air, kerap terjadi alih-alih tersendat perkara akibat menghilangnya para saksi atau tersangka ke luar negeri. Mereka yang kabur ke luar negeri itu lalu menjadi buronan Interpol. Tapi tak selamanya Interpol berhasil menangkap dan memulangkan buronan ke negara asalnya.

Dalam catatan Interpol, hingga kini masih ada sekira 57 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikejar. Mereka terlibat berbagai kasus di Tanah Air, dominan kasus korupsi.

Beginilah para koruptor yang lihai menghindari para penegak hokum, seakan-akan sulit dan tak gampang untuk menuntaskannya.

Selain itu Indonesia kini juga dikenal dalam Survei Internasional yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan Lexis Nexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di Washington DC, Amerika Serikat. Hasil survei itu jelas menyebut Indonesia menduduki peringkat rendah pada ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada keadilan sipil.

Sekali lagi dalam dunia demokrasi saat ini, ini bukanlah hal yang tidak wajar.  Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak para orang yang duduk di atas masuk dalam permainan kotor ini.  Apalagi dalam sistem ini para pihak yang terpilih adalah hasil dari pemilu yang boros akan uang.

     Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung yang menguras dana besar memang tidak dipungkiri merupakan salah satu alasannya.  Bagi calon legislative, perlu ratusan hingga miliaran rupiah jika ingin terpilih, padahal total gaji resminya selama satu periode tidak bisa menutup dana yang telah ia keluarkan. Belum lagi calon eksekutif, apalagi presiden dan wakil presiden. Untuk menang, dibutuhkan bukan hanya miliaran, tetapi triliunan rupiah. Padahal total gaji resminya selama satu periode tidak akan pernah cukup untuk menutupi dana politiknya. Lalu dari mana mereka mendapatkan dana tersebut? Kalau bukan dengan cara merampok uang Negara atau rakyat, mereka membutuhkan sponsor yang bisa mendanai kebutuhan dana politiknya. Sponsorpun tidak gratis, pasti dengan imbalan.

Wajah kekuasaan sebenarnyapun kembali lebih jahat ketika skandal-skandal kasus mafia peradilan mulai terbongkar ke permukaan.  Berbagai cara akan ditempuh untuk menutup aksi mereka tetapi apalah daya, sepintar-pintar tupai melompat pastia akan ketahuan juga.  Yah… beginilah penguasa hari ini yang katanya pro rakyat tetapi sebenarnya mereka tidak pernah memperjuangkan hak rakyat, tetapi sebenarnya memperjuangkan hak-hak individu mereka sendiri atau kepentingan sendiri atau kelompoknya.

    Dari sisi niat, memang negara ada kemauan untuk memberantas korupsi. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membuat ketetapan (Tap) khusus tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sayangnya, implementasinya tidak sungguh-sungguh dan komprehensif.

Islam mempunyai cara untuk memberantas korupsi ini secara komprehensif. Paling tidak ada enam cara.

Pertama, 

Sistem penggajian yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka men-cukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan dise-diakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendak-nya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa meng-ambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.

Kedua,

Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di bela-kangnya.

Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh untuk kaum Muslimin dan sisa-nya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya mem-berikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak” (Imam Malik dalam al-Muwatta’). Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).

Sebagaimana juga hadits riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah.

Ketiga,

Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Perhitungan kekayaan dan pem-buktian terbalik pernah dilaku-kan oleh Khalifah Umar bin Khat-tab. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kena-ikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuk-tikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu me-nyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua keka-yaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Keempat, 

Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi ha-nya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taq-wanya, seorang pemimpin me-laksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Kelima, 

Hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (zawajir), sehingga  membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa dita-yangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, 

Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat ber-peran menyuburkan atau meng-hilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masya-rakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerin-tahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyim-pang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku me-nyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Hari ini bukankah solusi Islam itu justru ditinggalkan dalam pemberantasan korupsi. Gaji pegawai negara rata-rata tidak layak. Larangan menerima suap dan hadiah hanya di atas kertas. Demikian pula perhitungan kekayaan hanya administratif, tidak ada proses pembuktian terbalik.

Sementara para pemimpin yang ada tidak memberikan keteladanan. Malah banyak yang jadi koruptor. Ini juga karena hukuman bagi koruptor ringan dan tak menjerakan. Sedangkan masyarakat masa bodoh dan sebagian malah terlibat dalam budaya suap.

     Inilah yang menjadikan korupsi seolah seperti lingkaran setan. Padahal, sebenarnya pangkal korupsi itu sendiri adalah tidak diterapkannya syariah Islam secara kaffah.

Sungguh ini adalah kebobrokan sistem hari ini yaitu demokrasi sekuler yang mencampakkan hukum Allah yang Adil.

Sudah saatnya “Kembalilah Wahai Penegak Hukum, Penguasa, Militer, Intelektual dan Masyarakat untuk barsama-sama menerapkan Hukum Allah SWT, yang terbukti ampuh selama beberapa abad dalam mengatasi berbagai kasus yang tak kunjung selesai ini!!!”

“SEJAHTERAKAN INDONESIA DENGAN SYARIAH DAN KHILAFAH”

 

Wallâh a’lam bi ash-shawâb

 Oleh: Syifa & Rindy

http://www.facebook.com/#!/notes/media-islam-online/solusi-untuk-kasus-korupsi-di-indonesia/10150247052524549

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: