Catatan seorang ibu, isteri, dan pengemban mabda-Nya

Mau Pintar Kog Mahal

Biaya pendidikan melangit, meski tak mampu melahirkan generasi berkualitas.

Bulan-bulan ini ibu-ibu pusing tujuh keliling. Maklum, tahun ajaran baru. Mereka pontang-panting sana-sini cari sekolah atau perguruan tinggi terbaik. Inginnya yang bermutu, tapi murah. Padahal, mana ada?

Di negara yang menerapkan sistem kapitalis-sekuler ini, sekolah bagus tapi murah hanya mimpi. Yang ada, bangku sekolah tak terbeli. Cuma orang borju yang boleh pintar. Maaf, orang miskin harus tersingkir. Otak encer bukan ukuran, tapi tebalnya isi dompet.

Fakta, keluhan soal mahalnya biaya masuk sekolah, menjadi ritual rutin tiap tahun. Berita soal melangitnya sumbangan pembangunan, SPP, uang seragam, isu jual beli bangku atau terdepaknya si miskin dari persaingan sekolah favorit menghiasi media-media tiap tahun pula. Begitu terus berulang dan tak pernah ada perubahan.

Seperti dikeluhkan Lia Nuralia, warga Bandung. Ibu dua anak ini berniat memasukkan anaknya ke sebuah sekolah alam namun terbentur biaya. Padahal, ia menilai sekolah alam cukup ideal sebagai pondasi dasar pendidikan anaknya.

“Bagi saya, biaya sekolah alam tidak terjangkau, mengingat penghasilan saya yang PNS golongan III dan suami juga sama. Jika penghasilan per bulan saya dan suami digabung pun, masih belum bisa menutupi biaya masuk anak di sekolah alam,” tuturnya di sebuah milis.

Maklum, sekolah alam yang tentunya swasta, memang mengandalkan ‘sumbangan’ orang tua untuk eksis. Namun, ironisnya, kondisi ini juga terjadi pada sekolah negeri, terutama SMP, SMA dan perguruan tinggi. Mengapa?

Negara Abai

Sekolah mahal karena, pertama, negara cuci tangan. Subsidi pendidikan makin menciut. Dampaknya, sekolah membebankan biaya pada masyarakat dengan berbagai macam iuran.

Kedua, mental korup pejabat negara dan juga swasta. Apapun terkait pendidikan bisa jadi ladang untuk mengeruk kekayaan. Proyek buku, seragam, mebeler, ujian nasional, bahkan sertifikasi guru.

Ketiga, privatisasi lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan negeri dibuat tak berdaya, mandul, dan terseok-seok dari sisi keuangan karena subsidi dicabut. Akhirnya, diprivatisasi. Seperti yang terjadi pada perguruan tinggi negeri kita. Idealisme mencerdaskan anak bangsa pun luntur.

Keempat, adanya label-label seperti sekolah favorit, sekolah berstandar internasional (SBI) atau Rintisan SBI (RSBI). Label seperti itu mendongkrak nilai jual sekolah sehingga jutaan rupiah menjadi syarat masuk tiap ajaran baru.

Padahal, kalau ditelaah, label semacam itu justru melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, bukan pendidikan internasional.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas seperti dikutip Media Indonesia, Sabtu (15/5) mengatakan, SBI merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang melanggar konstitusi.

“Biaya yang dikenakan pihak sekolah terhadap murid terutama sumbangan pendidikan mencapai jutaan rupiah bahkan puluhan juta. Padahal, sekolah-sekolah berlabel internasional tersebut, sekolah negeri, bukan sekolah swasta,” tegasnya prihatin.

Lagipula, untuk siapa sekolah internasional itu? Apakah untuk kepentingan para siswa, dunia kerja atau apa? Pastinya untuk kepentingan memenuhi pundi-pundi rupiah sekolah bersangkutan.

Apalagi, rujukan internasional yang dimaksud adalah Barat, yang sejatinya beda kultur dengan anak didik dan kebutuhan sistem pendidikan kita. Bukannya melahirkan anak didik yang ideal, yakni cerdas, bertakwa dan bermoral, malah menjadi generasi sekuler yang mengedepankan materi dibanding iman.

Krisis Solidaritas

Komersialisasi dunia pendidikan bukan rahasia lagi. Bisa dibilang sistem pendidikan kita krisis solidaritas. Tidak ada lagi rasa iba dan kemanusiaan untuk si kurang mampu. Orang miskin tidak dimanusiakan. Dipelihara terus dalam kemiskinan, dan dijerumuskan dalam kebodohan.

Keadilan sosial yang digadang-gadang bisa diwujudkan dengan sistem demokrasi juga hanya bualan. Pendidikan yang jadi kunci penting bagi pemberantasan kemiskinan, nyatanya dikuasai orang kaya. Bagaimana si miskin bisa mengangkat harkat dan derajat diri dan keluarganya jika ia tak diberi kesempatan mengakses pendidikan? Miskin tetap miskin. Peluang jadi pintar (yang berujung pada peningkatan materi) tertutup sudah karena pendidikan jauh dari jangkauan mereka.

Padahal, negara wajib menjamin setiap warganya untuk memperoleh pendidikan yang layak. Negaralah yang semestinya berada di garda depan menyelamatkan pendidikan anak-anak orang miskin. Tanpa bantuan negara, orang miskin tak akan dapat mengenyam pendidikan.

Negara sebenarnya bisa berperan efektif mengurangi mahalnya biaya pendidikan jika kebijakan politik pendidikan yang berlaku memiliki semangat melindungi rakyat miskin.

Sayangnya, negara sudah dibelenggu oleh para pemilik modal. Sistem pendidikan telanjur diikat oleh lembaga privat. Kondisi ini tentu saja semakin mereproduksi kemiskinan dan menghancurkan solidaritas di antara rakyat negeri.

Ibuku Guruku

Mengingat sulitnya memperoleh pendidikan yang ideal bagi anak-anak saat ini, mau tidak mau kaum ibu harus memperkuat perannya sebagai pendidik anak-anak. Ibu hendaknya makin mahir memerankan diri sebagai guru.

Terutama pendidikan agama, bahasa, ilmu kehidupan dan pengetahuan alam lainnya. Ibu dintuntut mengikuti perkembangan teknik-teknik dan metode pembelajaran yang efektif bagi anak-anaknya. Sehingga, walaupun mereka sekolah di lembaga pendidikan ‘biasa’, namun mendapatkan tambahan ilmu lebih dari orang tuanya, terutama ibu. Hal ini akan memupus kekhawatiran akan tidak cakapnya anak-anak hanya karena tidak sekolah di lembaga pendidikan ‘favorit.’

Bahkan, bagi anak-anak yang tidak sekolah di lembaga pendidikan sekalipun, bisa tertempa menjadi pribadi cerdas dan bertakwa di tangan seorang ibu. Seperti halnya generasi para sahabat dulu. Imam Syafi’i misalnya, sejak belia mumpuni keilmuannya berkat motivasi diri dan ibunya.

Pola homeschooling yang belakangan menjadi pilihan orang tua yang tidak percaya lagi dengan lembaga pendidikan yang ada, patut pula ditiru. Namun, butuh komitmen tinggi untuk menjalankannya. Terlebih bagi ibu yang sibuk atau punya anak banyak. Kemampuan dan kapabilitas ibu untuk merangkai kurikulum dan mengaplikasikannya harus mumpuni.

Untuk itu, tak ada salahnya antaribu saling sharing tentang proses pendidikan bagi anak-anaknya. Semua demi satu tujuan: mewujudkan generasi yang bertakwa, menguasai iptek dan berkepribadian Islam. Sebab, jika bukan kaum ibu yang peduli pendidikan anak-anaknya, siapa lagi?(kholda naajiyah)

http://mediaumat.com/muslimah/1843-37-mau-pintar-kok-mahal.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: